Ekonomi terbesar di Asia Tenggara dapat menikmati investasi $ 200 miliar di masa depan setelah kenaikan peringkat kredit oleh S & P Global Ratings, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Indonesia Bambang Brodjonegoro mengatakan kepada CNBC pada hari Rabu.

“Sekarang setelah peringkat investment grade ini, saya yakin ada lebih dari $ 100 miliar atau $ 200 miliar investasi potensial, tidak hanya di obligasi pemerintah tapi juga saham dan obligasi korporasi.”

Dari tiga lembaga pemeringkat utama, S & P merupakan yang terakhir menilai peringkat sovereign Indonesia sebagai investment grade. Perusahaan tersebut telah lama menyangkal status yang didambakan Jakarta di tengah kekhawatiran akan pengumpulan pendapatan pemerintah yang lemah namun dalam sebuah keputusan bulan lalu, S & P akhirnya mengubah suaranya, dengan alasan berkurangnya risiko fiskal. Negara dengan peringkat lebih tinggi biasanya menikmati biaya pinjaman yang lebih murah.

“Selama hari-hari saya sebagai menteri keuangan, saya ingat ketika kami mengunjungi beberapa investor, mereka selalu bertanya kapan kami akan mendapatkan investment grade dari S & P,” kata Brodjonegoro di sela-sela Nomura Investment Forum di Singapura.

Ada dana tertentu yang menunggu untuk datang ke Indonesia tapi sebelumnya tidak dapat karena peraturan internal yang mewajibkan status investment grade dari Fitch, Moody’s dan S & P, jelasnya.

Seorang mantan menteri keuangan, Brodjonegoro memasuki pekerjaan barunya pada bulan Oktober 2015 setelah perombakan kabinet Presiden Joko Widodo yang menunjuk Sri Mulyani Indrawati sebagai kepala keuangan.

Dana Jepang dan Timur Tengah bisa menjadi sumber investasi masa depan, Brodjonegoro mencatat.

Indonesia memiliki hubungan baik dengan negara-negara Timur Tengah dan mengingat krisis diplomatik saat ini antara Qatar dan pemerintah Arab yang terkemuka, Jakarta mendorong para pihak untuk melakukan dialog yang konstruktif, katanya.

Sebagai importir minyak bersih, Indonesia akan memantau dampak sengketa harga minyak mentah dan menghitung dampaknya pada biaya bahan bakar dalam negeri, pungkas Brodjonegoro.