Masalah kredit macet/non-performing di bank-bank di Indonesia cenderung lebih buruk, sehingga tetap mempertahankan  pertumbuhan ekonomi di bawah 6 persen selama dua tahun mendatang karena pihak pemberi pinjaman menahan diri dari meningkatkan kredit, ungkap kepala badan asuransi deposito negara.

“Kami belum melihat bagian bawah untuk NPL karena harga komoditas masih stabil dan kita melihat ketidakpastian yang dapat mempengaruhi perekonomian domestik kita,” cetus Destry Damayanti, komisaris di Badan dikenal sebagai LPS, mengatakan dalam sebuah wawancara di kantornya di Jakarta. “Bank masih dalam konsolidasi untuk menyelesaikan utang buruk.”

Masalah kredit macet ini membuktikan menjadi titik lemah dalam perekonomian terbesar di Asia Tenggara, faktor di balik keputusan Presiden Joko Widodo untuk merevisi proyeksi nya untuk 2018 pertumbuhan menjadi 5,6 persen, ke arah ujung bawah dari kisaran sebelumnya dari 5,4 persen menjadi 6,1 persen. Rasio NPL gross telah berada di atas 3 persen sejak pertengahan tahun lalu, pencocokan tingkat yang terlihat pada tahun 2011 dan capaian pertumbuhan kredit bank berada pada 7,9 persen pada tahun 2016, laju paling lambat sejak tahun 1999.

Fitch Ratings mengatakan bulan lalu itu mempertahankan pandangan negatif pada bank-bank di Indonesia, karena mengharapkan kualitas aset dan profitabilitas tetap berada di bawah tekanan selama beberapa kuartal ke depan. Fitch memperkirakan bahwa non-performing rasio pinjaman bank yang lebih besar akan tetap pada rata-rata 3 persen.

LPS, bertugas melindungi deposito klien dalam hal terjadi kepailitan bank memiliki perang dada dari sekitar 75 triliun rupiah ($ 5,6 miliar), diinvestasikan semata-mata di obligasi pemerintah. Dana tersebut telah dibangun dengan premi yang dikumpulkan dari pemberi pinjaman Indonesia, dalam pertukaran untuk jaminan pada deposito bank sampai dengan suku bunga maksimum 6,25 persen.

Sebelum menuju LPS, Damayanti menjabat sebagai kepala ekonom di PT Bank Mandiri, bank terbesar di Indonesia dengan aset, di mana ia ikut mendirikan penelitian independen think tank Mandiri Institute. Dia juga memimpin panel yang dipilih pemimpin Pemberantasan Badan Korupsi.